Bukan Sekadar Rapat, Yusril Serahkan 37 Rekomendasi yang Harus Dieksekusi





Jakarta, 17 November 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, 
Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan 37 rekomendasi 
kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam kegiatan Penyampaian 
Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 
(17/11). Penyerahan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional serta pelaksanaan program 
prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa rekomendasi 
kebijakan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam mengidentifikasi dan merumuskan 
penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan sejumlah 
kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup 
kewenangan satu instansi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar setiap 
permasalahan dapat ditangani secara terpadu dengan tetap memperhatikan pembagian tugas 
dan kewenangan masing-masing.
"Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. 
Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu 
terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang 
diperlukan," ujar Yusril.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi tidak boleh berhenti pada 
penyelenggaraan rapat maupun penyusunan kesimpulan administratif. Koordinasi harus mampu 
menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh instansi
terkait.

 Ia berharap setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian 
terhadap rekomendasi yang diterima untuk menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi, 
penyesuaian, maupun penyempurnaan kebijakan dan program sesuai tugas serta kewenangan 
masing-masing.
"Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui 
perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu 
disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi," 
ungkap Yusril.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan 
Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga negara antara 
lain Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi; Menteri Pariwisata; Wakil Menteri Dalam Negeri; Wakil Menteri Luar Negeri; 
Wakil Menteri Keuangan; Wakil Menteri Pertanian; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan 
Menengah; Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Wakil Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; serta Wakil Menteri Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Turut hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; 
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi; Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Wakil Ketua Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban; serta Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Serta beberapa Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta 
perwakilan lainnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, dalam laporannya 
menyampaikan bahwa sebanyak 37 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2026 
akan disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari keseluruhan 
penerima rekomendasi, sebanyak 22 pimpinan hadir secara langsung, 27 kementerian/lembaga 
dan pemerintah daerah diwakili, sedangkan satu penerima rekomendasi, yaitu Mahkamah 
Agung, berhalangan hadir.
Melalui penyampaian rekomendasi kebijakan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan 
komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, memastikan kebijakan 
pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan 
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Keberhasilan koordinasi dan sinkronisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah 
rekomendasi yang dihasilkan, tetapi dari persoalan yang berhasil diselesaikan dan perbaikan 
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Yamaha Grand Filano Hybrid Siap Jadi Skutik Idaman Anak Muda, It's Time To Ride The Kalcer

Sosok Pendiri Sekaligus Ketua Umum Partai Cinta Negeri ( Samsuri, S.Pd.I, M.A ) di deklarasikan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia untuk Pemilihan Presiden ( pilpres ) 2029

Temui Ahmad Bahar di Depok, Sapto Wibowo Ajak Semua Pihak Kedepankan Dialog dan Hukum