Bukan Sekadar Rapat, Yusril Serahkan 37 Rekomendasi yang Harus Dieksekusi
Jakarta, 17 November 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan 37 rekomendasi
kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam kegiatan Penyampaian
Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa
(17/11). Penyerahan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional serta pelaksanaan program
prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa rekomendasi
kebijakan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam mengidentifikasi dan merumuskan
penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan sejumlah
kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup
kewenangan satu instansi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar setiap
permasalahan dapat ditangani secara terpadu dengan tetap memperhatikan pembagian tugas
dan kewenangan masing-masing.
"Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu
terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang
diperlukan," ujar Yusril.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi tidak boleh berhenti pada
penyelenggaraan rapat maupun penyusunan kesimpulan administratif. Koordinasi harus mampu
menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh instansi
terkait.
Ia berharap setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian
terhadap rekomendasi yang diterima untuk menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi,
penyesuaian, maupun penyempurnaan kebijakan dan program sesuai tugas serta kewenangan
masing-masing.
"Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui
perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu
disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi,"
ungkap Yusril.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga negara antara
lain Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi; Menteri Pariwisata; Wakil Menteri Dalam Negeri; Wakil Menteri Luar Negeri;
Wakil Menteri Keuangan; Wakil Menteri Pertanian; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah; Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Wakil Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; serta Wakil Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Turut hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi; Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Wakil Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban; serta Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Serta beberapa Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta
perwakilan lainnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, dalam laporannya
menyampaikan bahwa sebanyak 37 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2026
akan disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari keseluruhan
penerima rekomendasi, sebanyak 22 pimpinan hadir secara langsung, 27 kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah diwakili, sedangkan satu penerima rekomendasi, yaitu Mahkamah
Agung, berhalangan hadir.
Melalui penyampaian rekomendasi kebijakan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan
komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, memastikan kebijakan
pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Keberhasilan koordinasi dan sinkronisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah
rekomendasi yang dihasilkan, tetapi dari persoalan yang berhasil diselesaikan dan perbaikan
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Komentar
Posting Komentar